PENGEMBANGAN ORGANISASI PUBLIK: Teori, Transformasi, dan Inovasi Birokrasi

PENGEMBANGAN ORGANISASI PUBLIK:
Teori, Transformasi, dan Inovasi Birokrasi

Penulis:

Dr. Rahiman Dani, MA.

Dr. Alexsander.,S.IP., M.Si

Heru Purnawan, S.Sos., M.Si.

Jumlah halaman: 226

Ukuran Buku: A5 (14,8×21)

Versi Cetak: Tersedia

Versi E-book: tersedia

Berat; 0 Kg

Harga; Rp; 145.000

Teori Kepemimpinan Transformasional: Kepemimpinan transformasional adalah pendekatan kepemimpinan yang mendorong inovasi, motivasi, dan perubahan positif di dalam organisasi. Pendekatan ini memainkan peran kunci dalam menggerakkan transformasi organisasi.

Teori Akuntabilitas Publik: Transformasi organisasi dalam administrasi publik juga berkaitan erat dengan akuntabilitas publik. Teori ini menekankan pentingnya transparansi, tanggung jawab, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Teori Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance):

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, keberlanjutan, dan integritas dalam administrasi publik. Transformasi organisasi sering kali bertujuan untuk mewujudkan praktik tata kelola yang baik guna menjamin efisiensi, daya tanggap, dan keberlanjutan layanan publik.Pemahaman terhadap landasan-landasan teoretis ini memungkinkan proses transformasi organisasi dalam administrasi publik berjalan dengan dasar yang lebih kuat dan lebih efektif dalam meningkatkan efisiensi serta daya tanggap layanan publik.

Organisasi publik merupakan entitas yang berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya, setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki. Demikian pula organisasi publik, yang mengelola sumber daya manusia, keuangan, teknologi, maupun sarana dan prasarana untuk menghasilkan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama organisasi publik bukan sekadar menjalankan aktivitas organisasi, tetapi memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik (Yulitasari et al., 2025).

Keberadaan organisasi publik didorong oleh kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan barang dan jasa publik (public goods dan public services) yang tidak sepenuhnya dapat disediakan oleh mekanisme pasar. Masyarakat memerlukan berbagai aturan dan pelayanan yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar secara adil dan merata. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan.

Perkembangan administrasi publik menunjukkan bahwa organisasi publik tidak lagi selalu dipandang sebagai organisasi yang sepenuhnya bersifat non-profit. Dalam praktiknya, terdapat organisasi publik yang memiliki karakteristik quasi-profit organization, yaitu organisasi yang tetap menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi pada bidang tertentu dapat memperoleh pendapatan untuk mendukung keberlangsungan operasionalnya. Meskipun demikian, tujuan utamanya tetap berorientasi pada penciptaan manfaat bagi masyarakat, bukan semata-mata memperoleh keuntungan.